Probolinggo, Rakyat45.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih skor Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2024 sebesar 94,57%. Capaian ini mencerminkan kemajuan nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Evaluasi skor MCP dilakukan melalui kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia melalui mekanisme Quality Assurance (QA).
Skor MCP Pemkab Probolinggo terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, skor yang diraih sebesar 92,19%, meningkat dari 93,54% pada 2022 dan 84,72% pada 2021. Lonjakan ini membuktikan komitmen kuat Pemkab Probolinggo dalam mereformasi birokrasi serta mencegah praktik korupsi di daerahnya.
Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, mengapresiasi hasil ini sebagai penilaian atas kerja keras bersama seluruh jajaran Pemkab dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
“Capaian MCP ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam memberantas korupsi. Kami terus memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari tingkat perangkat daerah hingga DPRD Kabupaten Probolinggo,” ujar Ugas.
Ia menambahkan bahwa MCP merupakan mekanisme monitoring kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang diterapkan KPK di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini mencakup **delapan area intervensi utama** yang menjadi pilar reformasi birokrasi.
Delapan area intervensi MCP yang dinilai meliputi:
1. Perencanaan dan penganggaran – 100%
2. Pengadaan barang dan jasa – 92,09%
3. Pelayanan publik – 85,91%
4. Pengawasan APIP – 89,34%
5. Manajemen ASN – 99,14%
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) – 95,06%
7. Optimalisasi pajak daerah – 95,02%
Pemkab Probolinggo menunjukkan hasil optimal di semua area tersebut, dengan capaian sempurna pada perencanaan dan penganggaran.
“Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengawasan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan tata kelola yang bersih dan transparan,” tegas Ugas.
Pemkab Probolinggo berkomitmen untuk mempertahankan tren positif ini dengan terus melakukan evaluasi, penguatan sistem, serta peningkatan integritas seluruh elemen pemerintahan.
Dengan capaian MCP 94,57%, Probolinggo menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang konsisten mampu menghasilkan dampak signifikan dalam pencegahan korupsi.
