Rakyat45 Jawa Timur – Proyek pekerjaan tambal sulam atau perbaikan aspal di ruas jalan Ngawi–Caruban–Nganjuk–Kertosono yang berada di bawah penanganan PPK 2.5 Provinsi Jawa Timur, Satker Wilayah II, menuai sorotan masyarakat. Proyek tersebut diduga tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan perbaikan jalan yang masih berlangsung itu tidak dilengkapi papan informasi proyek. Padahal, papan proyek menjadi bagian penting sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana, hingga jangka waktu pengerjaan.
Tidak ditemukannya papan proyek memunculkan dugaan adanya pelanggaran terhadap aturan keterbukaan informasi publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk transparansi.
Selain persoalan keterbukaan informasi, kualitas pekerjaan tambal sulam juga dipertanyakan. Beberapa titik tambalan aspal dilaporkan cepat mengalami kerusakan, bahkan sebagian sudah terlihat amblas meski pekerjaan baru selesai dilakukan.
Warga sekitar mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan tersebut. Salah seorang warga, Jumikan, mengatakan masyarakat awalnya menyambut baik perbaikan jalan karena berharap kondisi infrastruktur menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, kualitas perbaikan dinilai jauh dari harapan.
“Kami sebenarnya senang jalan diperbaiki. Tapi kalau hasilnya seperti ini, tentu kami kecewa. Baru saja selesai dikerjakan tapi sudah banyak bagian yang rusak dan amblas,” ujarnya saat ditemui bersama sejumlah warga.
Ia juga menilai kualitas aspal yang digunakan terlihat tidak sesuai standar. Beberapa bagian tambalan bahkan terlihat rapuh dan tidak rapi, sehingga dikhawatirkan tidak akan bertahan lama.
Tim media juga menemukan indikasi pekerjaan yang dinilai tidak maksimal, seperti ketebalan aspal yang tipis, permukaan tambalan yang tidak rata, serta pengerjaan yang terkesan terburu-buru. Kondisi ini memicu dugaan adanya pengurangan volume material dalam pekerjaan tersebut.
Melihat kondisi tersebut, warga berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Tipidkor Polda Jatim, turun langsung ke lapangan untuk melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut.
Masyarakat menilai pengawasan perlu dilakukan secara serius agar proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi publik dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.***
