Rakyat45.com, Jatim – Proyek peningkatan Jalan Banjarkemanten–Prasung di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah ditemukan sejumlah retakan pada badan jalan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan masyarakat terkait kualitas pekerjaan proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp33 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp33.618.429.137 itu dikerjakan menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2025. Jalan tersebut baru beberapa bulan rampung dibangun, namun keretakan sudah terlihat pada permukaan beton di sejumlah titik.
Padahal, proyek infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi atas kerusakan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan menjadi akses penting bagi aktivitas warga maupun distribusi hasil ekonomi.
Dari pantauan di lapangan, retakan tampak memanjang pada permukaan jalan beton. Selain itu, warga juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui informasi teknis proyek, termasuk spesifikasi pekerjaan dan ketebalan konstruksi beton yang digunakan.
Salah seorang warga yang melintas di lokasi mengaku kecewa melihat kondisi jalan yang baru selesai dibangun namun sudah mengalami kerusakan.
“Kami sangat berharap jalan ini bisa selesai dengan baik, tapi nyatanya baru dibangun saja sudah retak. Ini proyek miliaran rupiah, bukan proyek kecil-kecilan,” ujarnya.
Hingga saat ini belum terlihat adanya upaya perbaikan di lokasi. Pihak kontraktor pelaksana maupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali selaku penanggung jawab teknis proyek juga belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keretakan tersebut.
Ketua LSM Makapi, J. Ahmad, menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Ini jelas tidak bisa dianggap sepele. Jika jalan yang belum selesai saja sudah retak, maka ada yang patut dipertanyakan, apakah kualitas materialnya sesuai, apakah metode kerjanya benar, dan bagaimana dengan pengawasannya? Jangan-jangan ini proyek asal jadi,” tegasnya.
Menurutnya, kerusakan yang muncul dalam waktu singkat setelah proyek selesai menjadi indikator yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan teknis independen.
“Belum lama selesai dikerjakan, tapi kondisinya sudah hancur. Kalau sesuai aturan dan spesifikasi, tidak mungkin secepat ini rusak,” tambahnya.
J. Ahmad juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di Jawa Timur untuk turun tangan melakukan inspeksi teknis dan investigasi guna memastikan kualitas pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi kontrak.
Sementara itu, masyarakat berharap proyek yang menggunakan dana publik tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar teknis dan kualitas yang telah ditetapkan. Sebab, jalan tersebut memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Buduran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak kontraktor maupun BBPJN Jawa Timur-Bali terkait temuan keretakan pada proyek peningkatan Jalan Banjarkemanten–Prasung tersebut.***
