RAKYAT45 JATIM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat program bantuan pembangunan perumahan dengan menargetkan sekitar 36.400 unit bedah rumah selesai pada 2026. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jawa Timur, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Kepala DPRKPCK Jawa Timur, Arif Endro Utomo, menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan dan Kolaborasi Program Bantuan Pembangunan Perumahan di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Senin (5/10/2026). Ia menegaskan bahwa percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan program tersisa sekitar dua setengah hingga tiga bulan.
“Yang harusnya 36.400 lebih harus diselesaikan, waktu kita tinggal sekitar dua setengah sampai tiga bulan. Mudah-mudahan bulan ini bisa tercapai sekitar 21.000 sampai 22.000 unit, sehingga dalam dua bulan ke depan target 36.000 unit dapat tercapai,” kata Arif.
Hingga rapat koordinasi tersebut berlangsung, realisasi program baru mencapai sekitar 13.500 unit. Karena itu, Arif meminta balai, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait mempercepat pekerjaan melalui koordinasi yang lebih intensif.
“Teman-teman balai tidak bisa berproses sendiri. Kami membantu, kabupaten/kota membantu, karena apa yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan bersama-sama,” ujarnya.
Arif menjelaskan bahwa keterlibatan pemerintah provinsi bertujuan mendukung penyelesaian pekerjaan tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun lembaga teknis. Pemprov Jatim akan membantu mengatasi kendala pelaksanaan agar program yang belum selesai dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami tidak akan mengambil alih kewenangan teman-teman kabupaten/kota maupun teman-teman dari kelembagaan. Tetapi kami ada di depannya. Mana yang dikerjakan oleh balai, mana yang dikerjakan kabupaten/kota dan yang belum terselesaikan, kita bantu selesaikan,” jelasnya.
Selain target bedah rumah, DPRKPCK Jatim mencatat rencana pembangunan sebanyak 24.020 unit rumah pada tahun ini. Sebanyak 1.920 unit menjadi tanggung jawab perusahaan, sedangkan sisanya dikerjakan bersama pemerintah kabupaten/kota; untuk 2027, Pemprov Jatim juga menyiapkan tambahan sekitar 3.000 unit pada awal tahun.
Arif berharap pencapaian target tahun ini menjadi landasan untuk mempercepat program perumahan pada tahun berikutnya. “Kalau tahun ini bisa di 36.000, tahun depan akan lebih mudah. Tetapi apabila tahun ini tidak tercapai, tahun depan belum tentu bisa mencapai angka yang sama,” katanya.
Di luar target tersebut, DPRKPCK Jatim juga menargetkan penyelesaian sekitar 7.200 unit bedah rumah yang tersebar di kabupaten/kota. Hingga saat ini, lebih dari 3.000 unit telah terealisasi, sementara pemerintah provinsi terus memperkuat verifikasi untuk memastikan data calon penerima sesuai dengan kondisi rumah di lapangan.
“Kita perlu mencari, apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi rumah di lapangan. Ketika data sudah akurat, kita bisa menentukan solusi yang lebih tepat,” ujar Arif.
Data per 14 September 2026 mencatat alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur mencapai 35.344 unit rumah, dengan 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi atau sekitar 35%. Pemprov Jatim juga menyiapkan penanganan tujuh kawasan kumuh, dengan lima kawasan telah terdata dan dua lainnya masih dalam proses verifikasi; sejak 2019, sekitar 36.000 unit bedah rumah telah dikerjakan, dan pemerintah menargetkan capaian sekitar 10.000 unit per tahun hingga 2030.
Untuk menjaga percepatan, DPRKPCK Jatim akan meningkatkan komunikasi dengan BP3KP Jawa IV dan pemerintah kabupaten/kota melalui pemantauan berkala, termasuk rapat daring setiap minggu atau bulan. Arif berharap koordinasi tersebut membuat program 2027 lebih siap sejak awal sehingga pelaksanaan tidak lagi tertunda akibat proses survei dan verifikasi.
“Mulai dari hari ini, kolaborasinya kita buat lebih intens. Di awal tahun 2027, kita tidak lagi menunggu survei, tetapi sudah ada yang bisa kita eksekusi,” tutupnya.***
